cool hit counter

PWM Jawa Barat - Persyarikatan Muhammadiyah

 PWM Jawa Barat
.: Home > SEJARAH

Homepage

Sejarah

1. Proses Masuknya Muhammadiyah ke Jawa Barat

Masuk dan tersebarnya Muhammadiyah di Jawa Barat nampaknya bisa dipastikan berpangkal dari dua arah, yaitu jalur utara  dan selatan. Dari jalur utara berpangkal dari Jakarta yang pada waktu itu masih dikenal dengan sebutan Batavia, sementara dari jalur selatan berpangkal dari kota Garut.

Muhammadiyah di kota Garut secara resmi berdiri pada tanggal  30 Nopember 1923 dengan Surat Ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta nomor 18 sebagai Pimpinan Muhammadiyah Cabang (PMC) Garut. Tercatat beberapa nama sebagai perintis pendirian Muhammadiyah di kota Garut adalah H. M. Djamhari, Wangsa Eri, Masjamah, dan H.M. Gazali Tusi yang telah mengusahakan pendiriannya sejak awal tahun 1922 berbarengan dengan upaya pendirian Muhammadiyah di Jakarta yang dirintis oleh Kartosudharmo. Menurut Djarnawi Hadikusumo “Dalam tahun 1921 diresmikan berdirinya cabang Srandakan  dan Imogiri, keduanya terletak di daerah Yogyakarta. Lalu Blora, Surabaya, dan Kepanjen, Tahun 1922 berdiri cabang Surakarta, Garut, Jakarta, Purwokerto, Pekalongan dan Pekajangan” (H.Djarnawi Hadikusumo, TT, Hal 78).

Meskipun tahun resmi berdirinya cabang Muhammadiyah Garut baru tercatat pada tahun 1923, namun dapat dipastikan kalau ajaran dan pemahaman keagamaan sebagaimana paham agama yang dikembangkan oleh K.H.Ahmad Dahlan telah terpatri di sebagian kecil penduduk kota Garut beberapa tahun sebelumnya, hal ini dapat dipahami mengingat beberapa hal seperti :

1.    Di Garut telah berdiri sebuah Madrasah ibtidaiyyah bernama Al Hidayah berangka tahun 1919. Istilah ibtidaiyyah  adalah “Istilah yang biasa dipakai oleh madrasah – madrasah milik Muhammadiyah saat itu, untuk membedakan madrasah yang dikelola oleh organisasi lain, seperti PSII dengan istilah Madrasah Islamiyyah” (Lukman, 1996 ; 16).

2.    Madrasah itu  berdiri di atas tanah wakaf  dari keluarga Masjamah yang merupakan salah seorang perintis Muhammadiyah dan pada tahun 1923 secara resmi tanah dan bangunannya diserahkan kepada Muhammadiyah.

3.    Madrasah itu terletak di kampung Lio sebutan untuk sebuah  perkampungan pengrajin batu-bata yang sejak awal perkembangan Muhammadiyah tempat itu dijadikan pusat kegiatan Muhammadiyah di Garut. Kampung Lio juga berdekatan dengan kampung Pasar Baru dan Ciledug yang merupakan kampung  - kampung basis bakal anggota Muhammadiyah.

4.    Nama “Al Hidayah” pada waktu itu adalah nama sebuah kelompok pengajian di Garut yang  sebenarnya adalah nama lain untuk gerakan Muhammadiyah yang pada saat itu pergerakan Muhammadiyah baru terbatas di keresidenan Yogyakarta sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda Nomor 81 tahun 1914. Sempitnya izin yang diberikan, tidak mempersempit gerakan Muhammadiyah. Pada saat itu K. H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar gerakan Muhammadiyah di luar kota Yogyakarta menggunakan nama lain seprti Nurul Islam di Pekalongan, Sidiq Amanah Tabligh Fathonah di Solo, al Munir di Ujung Pandang dan lain – lain. Izin diperbolehkannya Muhammadiyah bergerak di luar Yogyakarta sendiri baru keluar pada tanggal 2 September  1921.

Perintisan Muhammadiyah di kota Garut banyak dilakukan oleh para pendatang dari luar kota Garut. Salah seorangnya adalah H. Djamhari putra Dasiman yang berasal dari kota Kudus. Dasiman mengasingkan diri ke tanah Pasundan (Garut) untuk menghindari fitnah dari pemerintah Belanda  sesudah perang Diponegoro. Menurut Kunto Sofianto mereka datang dan menetap di Garut  sekitar awal tahun 1900-an. Bahkan kelompok pengajian al Hidayah yang menjadi cikal bakal berdirinya Muhammadiyah sendiri pada saat itu banyak diikuti oleh para pedagang batik dan kain bodasan di lingkungan pasar baru, pajagalan dan Ciledug yang merupakan domisili para pedagang pendatang itu. Fenomena penyebaran gerakan Muhammadiyah di kota Garut ini nampaknya memiliki kesamaan dengan yang terjadi di daerah – daerah lain. Penyebaran Muhammadiyah sedikit banyak terjadi melalui interaksi para pedagang. Konon, masuknya Muhammadiyah ke Minangkabau juga melalui jalur perdagangan. Bermula dari perkenalan para pedagang Minangkabau yang berada di Pekalongan dengan Kyai Dahlan yang sering melakukan tabligh di daerah itu. Interaksi ini membawa pengaruh yang sangat besar dan akhirnya faham keagamaan yang disampaikan oleh Kyai Dahlan terbawa ke ranah minang.

Demikian juga dengan perintisan Muhammadiyah di Garut. H. Djamhari adalah seorang pedagang batik yang sering mengambil barang dagangannya ke Yogyakarta. Dalam perjalanannya itu ia sangat tertarik dengan madrasah Muhammadiyah di Suronatan yang begitu maju dan banyak memiliki siswa. Teringat dengan madrasah al Hidayah yang dikelolanya di Garut memotivasi untuk mengenal lebih jauh terhadap pergerakan Muhammadiyah. Pada perkembangan selanjutnya, ia berkenalan dengan Tobamin (Ketib Amin) yang tiada lain adalah K. H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah yang dikaguminya. Menurut catatan Acep Muharram yang melakukan wawancara dengan beberapa anggota keluarga H. Djamhari, K. H. Ahmad Dahlan pernah berkunjung ke Garut bersama Kyai Fachrudin untuk memperkenalkan gerakan Muhammadiyah.

 Tidaklah mengherankan kalau Muhammadiyah di awal penyebarannya lebih nampak sebagai gerakan kaum kelas menengah dari pada sebagai organisasi keagamaan yang lazimnya didominasi oleh kaum santri. Catatan sejarah Muhammadiyah mencatat bahwa pada tahun 1916, sekitar 47 % anggota Muhammadiyah berasal dari kalangan saudagar/wiraswastawan mengungguli kalangan pegawai/pamongpraja maupun ulama dan profesi lainnya.

Interaksi antara para pedagang ini biasanya kemudian ditindaklanjuti dengan kegigihan para ulama dan mubaligh. Demikian juga yang terjadi di Garut. Selain ditunjang oleh para pedagang yang banyak berkorban dengan harta kekayaannya, pengaruh para ulama dalam menanamkan pemahaman keagamaan pun tidak kalah besar pengaruhnya. Diantara mereka tercatat nama nama K.H.Badjuri, K.H.Kafrawi dan K.H.Gazali Tusi sebagai corong terdepan penyebaran Muhammadiyah di Garut.

Dari kota Garut, Muhammadiyah merangkak menyentuh beberapa kota yang berdekatan. Salah satu kota yang mendapat pengaruh besar penyebaran Muhammadiyah dari Garut adalah Tasikmalaya. Di kota ini Muhammadiyah mulai tercium keharumannya di tahun 1935. Beberapa orang yang tercatat memiliki banyak jasa masuknya Muhammadiyah di Tasikmalaya adalah Hidayat, Moh. Fadjri (Ketua PMC Garut), A. S. Bandy,  dan Sutama yang di kemudian hari nama terakhir ini dtetapkan sebagai Ketua PMC pertama di Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Muhammadiyah kemudian mencium Kota Ciamis, Kuningan, dan Cirebon. Para Mubaligh Cirebon, kemudian mengepakan sayapnya ke arah Indramayu dan Majalengka.

Di Jakarta, sebagaimana perkiraan  sementara ini cabang Muhammadiyah berdiri tidak selang lama waktunya dengan pendirian cabang di Garut. Tokoh yng tercatat sebagai perintis Muhammadiyah di tanah Batavia ini adalah Kartosudharmo. Dari Jakarta Muhammadiyah dibawa ke Kabupaten Bogor oleh Asep Mujtaba alumnus perguruan Al Irsyad Jakarta yang juga kenal dekat dengan Yunus Anis.

Kalau Asep Mujtaba membawa Muhammadiyah ke kampung halamannya karena pengaruh Yunus Anis, maka bisa diperkirakan persahabatan kedua alumnus al Irsyad itu sudah terjalin antara tahun 1924 – 1926, sebab di tahun 1926 itulah Asep Mujtaba merintis Muhammadiyah di Jasinga,  kemudian merambat ke daerah terdekatnya Leuwiliang yang berdiri tahun 1928. Selain menyentuh wilayah Bogor, dari Jakarta pemahaman Muhammadiyah merambat juga ke Cianjur dan Sukabumi yang diperkirakan sudah berdiri secara resmi pada tahun 1930.

Angka tahun itu mungkin saja pendirian resminya, namun bisa jadi Muhammadiyah dalam arti pemahaman keagamaannya sudah menyentuh kota – kota itu jauh sebelumnya. Apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan salah satu sisi riwayat kehidupan KH. Ahmad Dahlan. Selain beristri Nyai Walidah, Kyai Dahlan juga pernah menikah dengan beberapa orang janda yang salah satunya adalah janda Aisyah asal Cianjur, bahkan dari istrinya yang berdarah Pasundan ini Kyai memperoleh seorang anak perempuan bernama Dandana. Dari perkawinannya ini kita bisa menduga – duga kalau Kyai Dahlan pernah berkunjung atau mungkin berdomisili sekalipun dalam waktu yang sangat singkat di Cianjur.

Kalau saja untuk sementara kita duga bahwa Kyai Dahlan pernah berkunjung ke Cianjur sekalipun hanya dalam hitungan hari, maka bisa dipastikan hal itu beliau lakukan jauh sebelum tahun wafatnya yaitu tahun 1923. Hanya saja apakah hal itu terjadi setelah mendirikan Muhammadiyah atau sebelumnya ? Inilah yang perlu penelitian lebih jauh.

 

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat

Sekitar satu bulan setelah resmi Muhammadiyah berdiri, tepatnya tanggal 20 Desember 1912  K. H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru terkabul pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus. Izin itu hanya berlaku  terbatas untuk daerah Yogyakarta, sehingga dengan izin ini pergerakan persyarikatan Muhammadiyah  masih terbatas pula hanya di daerah Yogyakarta.

Meskipun demikian, ternyata gagasan dan pemikiran K. H. Ahmad Dahlan  terus mengalir menyentuh lekuk-lekuk kehidupan terutama kepada mereka yang telah tersentuh oleh pemikiran pembaharuan. Di beberapa daerah, di luar Yogyakarta  bermunculan gerakan – gerakan Muhammadiyah sekalipun tanpa menggunakan nama Muhammadiyah.

Melihat hasrat yang besar ini, pada tanggal 7 Mei 1921 K. H. Ahmad Dahlan kembali mengajukan permohonan agar izin yang pernah diberikan kepada Muhammadiyah diperluas sehingga Muhammadiyah dapat mendirikan cabang – cabangnya di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Tidaklah mengherankan kalau sejak itu bermunculan secara resmi cabang – cabang Muhammaddiyah di berbagai daerah. Dengan adanya penyebaran organisasi seperti ini maka diperlukan struktur organisasi yang bertingkat (vertikal) sehingga informasi, komunikasi, koordinasi bahkan instruksi organisasi dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Di awal perkembangannya, struktur pimpinan Muhammadiyah hanya ada Hoofdbestuur dan Bestuur Afdeeling, yang berarti Pimpinan Pusat dan Pimpinan Perwakilan atau cabang dari pimpinan pusat tadi. Pimpinan Pusat berkedudukan di Yogyakarta, sedangkan keberadaan Afdeeling atau Bestuur Afdeeling sendiri  tidak jelas berada di tingkat daerah atau wilayah, serta apa dan sampai sejauh mana batas – batas gerakannya. Dalam anggaran dasar yang pertama (yang berlaku dari tahun 1912 – 1914), keberadaan Bestuur Afdeeling  itu hanya disebutkan di dalam sebuah tempat  di residensi  Yogyakarta. Sedangkan  pada anggaran dasar yang berlaku pada tahun 1921 – 1934, setelah mendapat izin mengembangkan  ke seluruh Nusantara, yang dimaksud dengan  “tempat” adalah mencakup seluruh wilayah di Hindia Nederland.

Dalam perkembangan selanjutnya, “istilah Afdeeling Persyarikatan dalam AD 1941 Fasal  7 diganti menjadi Cabang Persyarikatan” (Yusuf, 2005 : 265), namun demikian kedudukannya masih belum jelas, baru disebutkan di suatu tempat yag mencakup seluruh wilyah di Indonesia. Baru pada tahun 1946, yaitu dalam Anggaran Dasar yang berlaku saat itu, selain Pimpinan Pusat dan Cabang muncul juga istilah Ranting Persyarikatan, namun letak dan keberadaannya pun masih samar, hanya disebut di suatu tempat.

Sampai tahun 1951, struktur pimpinan yang terdiri dari tiga tingkatan seperti di atas masih tetap berlaku. Hanya saja dalam Anggaran Dasar hasil keputusan Sidang Tanwir tahun 1951 di Yogyakarta itu sudah ada batas – batas yang jelas  terutama  antara cabang dan ranting. “Kedudukan  group atau Ranting dan Cabang-cabang berada di daerah-daerah sebagai berikut :

a.    Group atau Ranting berkedudukan pada tingkat kampung dan kadang-kadang pada awal berdirinya berkedudukan pada tingkat Onderafdeeling.

b.    Status Cabang berkedudukan pada daerah afdeeling”. (Ibrahim Polontalo, 1995:  90).

Mencermati perkembangan istilah dan struktur organisasi seperti diuraikan di atas, tidaklah mengherankan apabila di Jawa Barat sendiri kemunculan dan kelahiran Muhammadiyah secara resmi dalam sebuah tempat kebanyakan  berstatus sebagai Pimpian Cabang, seperti Cabang Garut yang sampai saat ini dianggap sebagai cabang tertua. Dari Garut kemudian lahir Cabang Muhammadiyah di Tasikmalaya, Cabang Kuningan, setelah itu  lahir Cabang Cirebon, Cabang Bandung dan lain – lain.

Di Bogor, proses kelahiran Muhammadiyah ternyata agak berbeda dengan yang terjadi di daerah Priangan. Di Jasinga tahun 1926 pendirian Muhammadiyah berawal dari Ranting atau Group. Demikian pula di Leuwiliang, di sini Muhammaiyah lahir pada tahun 1928 sebagai Ranting (Group) yang menginduk ke Cabang Muhammadiyah Betawi, oleh karena itu pelantikannya sendiri dilakukan oleh Kartosudharmo dan Jaya Sukarta dari Cabang Muhammadiyah Betawi. Leuwiliang baru meningkat statusnya sebagai cabang pada tahun 1936 dengan Surat Ketetapan Hoofdbestuur Muhammadiyah Nomor 603 tanggal 28 Ramadhan 1355 H. bertepatan dengan tanggal 13 Desember 1936. Fenomena seperti ini tentu saja menggelitik kita semua untuk meneliti lebih lanjut. Di satu pihak menurut catatan Ensiklopedi Muhammadiyah, istilah Ranting atau Group baru diketemukan dalam Anggaran Dasar yang berlaku pada tahun 1946, sementara dalam kenyataan di beberapa tempat khususnya di Jasinga dan Leuwiliang, pendirian Muhammadiyah justru berawal sebagai Ranting padahal  itu terjadi sebelum tahun 1930, sekitar delapan tahun setelah resmi Muhammadiyah mendapat kewenangan untuk memperluas gerakannya ke luar Yogyakarta.

Selain ketiga tingkat pimpinan seperti di atas, terdapat pula istilah Konsul yang nampaknya merupakan struktur tidak resmi namun memiliki tugas dan fungsi yang  cukup vital dalam pergerakan persyarikatan. Tidak kurang dari A. R. Sutan Mansur yang pernah menjadi Konsul Daerah Minangkabau dan Kyai Mas Mansur yang setelah menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur.

Di Jawa Barat istilah Konsul baru ditemukan pada tahun 1930 setelah berlangsungnya Konferensi Kerja antara Daerah Priangan dengan Daerah Jakarta  yang kemudian disebut Konferensi Jawa Barat I. Kegiatan ini dilaksanakan di kota Jakarta dan mengangkat Kartosudharmo sebagai Konsul pertama untuk Jawa Barat.

Memasuki jaman Pendudukan Jepang, sebagaimana umumnya gerakan lain yang ada di tengah masyarakat, nampaknya Muhammadiyah pun sedikitnya mendapat hambatan yang cukup berarti yang menyebabkan aktivitas Muhammadiyah tidak begitu menonjol kalau tidak dikatakan mengalami kevakuman. Keadaan seperti ini terus berlanjut  karena segenap penduduk kemudian disibukkan dengan upaya Belanda untuk kembali menduduki Indonesia melalui Agresi Militer. Keadaan dapat dikatakan pulih ketika memasuki tahun 1950 yang pada waktu itu lahir  kembali Jawa Barat sebagai Propinsi yang utuh  berdasarkan UU No 11 tahun 1950.

Sejalan dengan pulihnya situasi politik dan keamanan, berdasarkan catatan Mahyudin Kahar pada tahun itu, yaitu tahun 1950 tercatat bahwa H. R. Sutalaksana menjabat sebagai Perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jawa Barat sebagai pengganti dari istilah Konsulat/konsul yang hanya berlaku pada masa – masa sebelum kemerdekaan terutama di jaman kolonial Belanda. Hal ini diperkuat oleh keterangan yang tertera dalam buku Kenangan Konferensi Muhammadiyah  Daerah Priangan ke VI di Garut yang berlangsung pada tanggal 7 s.d. 10 Nopember 1954.  Pada halaman 18 buku tersebut selain ditampilkan susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1953 – 1956 dan Susunan Anggota Majelis Perwakilan PP Muhammadiyah Daerah Priangan 1953 – 1956 ditulis pula Susunan Anggota Majelis Perwakilan Propinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Ketua (Wk. P.P.M.)        H. R. Sutalaksana

2. Penulis/Bendahari          D. Rasjidi

3. Tabligh                        K. H. Asnawi Hadisiswojo

4. Pengajaran                  Suto Adiwidjojo

5. P.K.U.                        Ahmad Hadidjojo

6. ‘Aisjijah                       Ibu D. Pardjaman

7. Pemuda / H. W.            A. Malik Syafe’i

Dengan demikian di luar struktur resmi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang hanya menyebutkan tiga tingkat pimpinan yaitu Pusat, Cabang dan Ranting, sejak tahun 1950 itu dikenal  juga istilah Majelis Perwakilan Pusat yang tugas dan fungsinya hampir sama dengan Konsul yang berlaku di masa penjajahan. Hanya saja, Majelis Perwakilan Pusat ini tidak hanya ada di tingkat Propinsi melainkan juga diberlakukan di tingkat keresidenan.

Jawa Barat sendiri, sebagaimana yang berlaku di struktur pemerintahan terbagi ke dalam 5 daerah keresidenan, yaitu Daerah Priangan, Cirebon, Bogor, Banten dan Jakarta yang meliputi Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Di Daerah Priangan mengutip keterangan dari Mahyudin Kahar, secara berurutan Majelis Perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Daerah Priangan dipimpin oleh  Asnawi Hadisiswojo (periode 1951 – 1953), H. Adang Affandi (periode 1953 – 1956), H. Zainuddin (periode 1956 – 1962), Hambali Ahmad (periode 1962 – 1965) dan H. Sulaeman Faruq (periode 1965 – 1968). Pada perkembangan selanjutnya, Daerah Priangan ini dibagi dua menjadi Daerah Priangan Timur yang meliputi Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Sedangkan Priangan Barat  terdiri dari Kabupaten Bandung, Kotamadya Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

H. R. Sutalaksana sendiri nampaknya berkedudukan sebagai Ketua Majelis Perwakilan Propinsi Jawa Barat berlangsung dari tahun 1950 – 1959. Hal ini didasarkan kepada keterangan dari Mahyudin Kahar bahwa  pada tanggal 19 September 1959 telah diselenggarakan Konferensi Majelis Pimpinan Muhammaiyah se Jawa Barat, yang salah satu keputusannya mengusulkan dua orang nama yaitu H. Adang  Affandi dan Ahmad Syihabuddin untuk ditetapkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah (MPM) Jawa Barat periode 1959 – 1962. Pada tanggal 25 Oktober 1959  bertempat di Kantor Cabang Muhammadiyah Bandung Jl.Karapitan No 93 Djindar Tamimy atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah melantik susunan pengurus Majelis Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat yang terdiri dari :

Ketua               : H. Adang Affandi

Wk. Ketua        : Suto Adiwidjojo

Sekretaris         : Mahyudin Kahar

Bendahara       : H. Anda

Anggota           : H. Zainuddin

                        Ahmad Syihabuddin

     Muhammad Fadjri

                        Zainal Abidin Syu’eb

     Sulaiman Amir

     Muhktar Sutan Pangulu

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah  Jawa Barat sendiri terbentuk melalui Surat Penetapan Pimpinan Pusat  Muhammadiyah Nomor J/02/W/PP/66 tanggal 20 Maret 1966. Penetapan berdirinya Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Barat ini merupakan respons dari hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 36 di Bandung tahun 1965 yang mengamanatkan penyempurnaan struktur pimpinan Persyarikatan yang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting sebagaimana berlaku saat ini. Hanya saja istilah yang dipergunakan saat itu adalah Pimpinan Muhammadiyah Wilayah disingkat PMW, di tingkat kabupaten dan kota bernama Pimpinan Muhammadiyah Daerah disingkat PMD, demikian seterusnya sampai tingkat ranting.

Perubahan istilah terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang lingkup, Tata-cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Mendagri ini direspons oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 15/PP/1987 yang menetapkan bentuk, ukuran, isi dan tulisan pada papan nama organisasi Muhammadiyah. Berdasarkan keputusan dan peraturan tersebut di atas, maka Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) diganti dengan nama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dengan   ukuran papan nama maksimum panjang 180 cm dan lebar 150 cm.

Pasca Muktamar ke 36 di Bandung tahun 1965 yang salah satu keputusannya mengamanatkan penyempurnaan struktur pimpinan persyarikatan itu, dan kemudian dipertegas Sidang Tanwir tahun 1966 maka perwakilan – perwakilan Muhammadiyah di tingkat Kabupaten dan Kotamadya berubah statusnya dari Pimpinan Cabang menjadi Pimpinan Daerah, sedangkan perwakilan Pimpinan Pusat di tingkat Keresidenan secara otomatis sejak itu tidak dikenal lagi.

Adang Affandi  pria kelahiran Kadungora Garut yang sukses membuka usaha dalam bidang percetakan dan penerbitan ini  memimpin Muhammadiyah Jawa Barat selama tiga periode dari tahun 1965 – 1974 ditambah periodisasi sebelumnya yang masih memakai istilah Majelis Perwakilan Pimpinan Pusat Jawa Barat. Setelah Adang Affandi, kepemimpinan Muhammadiyah Jawa Barat beralih ke tangan Moh. Fadjri setelah sebelumnya berhasil memimpin Muhammadiyah Cabang dan daerah Garut selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) tahun  dari tahun 1931 sampai dengan tahun 1975. Di masa – masa kepemimpinannya Kota Garut pernah menjadi tuan rumah berbagai acara persyarikatan tingkat nasional seperti Sidang Tanwir (1940), Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke 3 (1963), Muktamar Tarjih  dan lain – lain.

Pada tahun 1978, selepas memimpin Muhammadiyah Daerah Kotamadya Bandung H. Sulaeman Faruq mendapat amanat untuk memangku jabatan sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Barat. Mubaligh yang dikenal sangat luwes ini memimpin Muhammadiyah Jawa Barat selama kurang lebih 12 tahun dari tahun 1978 sampai tahun 1990. Setelah H. Sulaeman Faruq, giliran Dr. Ir. H. E. Hidayat Salim yang memegang amanah sebagai Ketua PWM Jawa Barat. Pada Musywil berikutnya,  yang berlangsung pada tanggal 17 – 19 Desember 1995 bertempat di Aula Masjid Raya Mujahidin Dr.  H. E. Hidayat Salim, Ir. MS. kembali terpilih untuk yang kedua kalinya memimpin Muhammadiyah Jawa Barat pada periode 1995 – 2000. Hanya saja di kepemimpinan yang kedua kalinya ini beliau mundur dari jabatannya berkenaan dengan aspirasi  yang berkembang khususnya di kalangan warga Muhammadiyah agar beliau memelopori sekaligus menakhkodai kepemimpinan Partai Amanat Nasional  di tingkat Jawa Barat. Karena jabatan barunya itu, beliau secara lisan mengundurkan diri dihadapan pleno PWM Jabar tanggal 25 Maret 1999. Atas pengunduran dirinya itu, maka atas dasar Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 44/SK-PP/I-A/2.b/1999 tertanggal 18 Juni 1999 sejak itu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dipimpin oleh Drs. H. Muslim Nurdin.

Aktivitasnya di Partai Amanat Nasional ternyata tidak berlanjut, dan memang seperti yang selalu diucapkannya beliau hanya ingin mengantarkan DPW PAN dari Deklarasi sampai penyelenggaraan Pemilu 1999. Setelah bebas dari tugas – tugasnya di Partai Amanat Nasional Jawa Barat, pada Musywil Muhammadiyah Jawa Barat tahun 2000 yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 Nopember 2000 di Lembang kembali Prof. Dr. H. E. Hidayat Salim, Ir. MS. terpilih sebagai Ketua PWM periode 2000 – 2005 yang kelengkapan susunannya adalah sebagai berikut :

Ketua                         : Prof. Dr. H. E. Hidayat Salim, Ir. MS.

Wk. Ketua                   : Drs. H.A. Halim Basyarah, SH.

Wk. Ketua                   : Dr. H. Barchoya Mansur.

Sekretaris                    : Dr. Makhmud Syafe’I, MA

Wk. Sekretaris              : Drs. A. Suparman Asm

Wk. Sekretaris              : Drs. Asep Zaenal Muttaqien

Bendahara                   : Drs. H.A. Munawir Rifadhi

Wk. Bendahara             : Drs. H. Idrus Rusdiana

Pembina Bidang :

1. Diktilitbang                                   : Drs. H. Akhlan Husen

2. Tabligh, Tarjih & Tajdid                   : Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.

3. Ekonomi, Kesj. & Pemb. Masy         : Prof. Dr. H. Tb. Hasanudin, M.Sc.

4. Ekstern dan HAM                          : Prof Dr. H. Rachmat Djatnika

5. Organisasi & Manaj Persyarikatan     : Dr. H. Sanusi Uwes, M.Pd.

6. Kaderisasi & Pemb.Ortom               : Drs. H. Muslih Thayib

 

Di tengah perjalanan kepemimpinanya, kembali beliau mendapat amanat untuk memimpin Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). Jabatan Rektor  di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengharuskannya melepaskan jabatannya sebagai Ketua  PWM Jabar. Peraturan rangkap jabatan di lingkungan Persyarikatn tersebut kemudian melahirkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 79/KEP/I.0/D/2003 tertanggal 22 September 2003 yang menetapkan Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si. sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat periode 2000 – 2005 melanjutkan pendahulunya Prof.Dr.H.E.Hidayat Salim, Ir. MS.

Sebagaimana kelazimannya, setelah selesai penyelenggaraan Muktamar ke 45 di Malang, Muhammadiyah Jawa Barat juga menyelenggarakan permusyawaratan tertingginya di tingkat wilayah, yaitu Musyawarah Wilayah (Musywil) ke 18 Muhammadiyah Jawa Barat yang berlangsung mulai tanggal 22 – 25 Desember 2005 di Hotel Selabintana Sukabumi.

Selain laporan pertanggungjawaban dan penyusunan program kerja untuk 5 (lima) tahun  ke depan, dalam Musyawarah tersebut juga terpilih 13 orang Anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat periode tahun 2005 – 2010,  yang susunan personalia dan jabatannya terdiiri dari :

Ketua                                      : Prof.Dr.H.Dadang Kahmad, M.Si.

Anggota                                  : Drs. H. Ayat Dimyati, M.Ag.

Anggota                                  : Drs. H. Akhlan Husen

Anggota                                  : Prof. Dr. H. Sanusi  Uwes, M.Pd.

Anggota                                  : Dr. H. Mahmud Syafei, MA., M.Pd.I.

Anggota                                  : dr. H. Rahman Maas, Sp.RAD.

Anggota                                  : H. Moh. Sadjidin

Anggota                                  : Drs. H. Tjutju Sachrum

Anggota                                  : Drs. H. A. Suparman ASM

Anggota                                  : dr. H. Asril Anas

Anggota                                  : Drs. H. Agus Kusnadi

Anggota                                  : Drs. H. Dadang Syaripudin, M.Ag.

Anggota                                  : Drs. H. Jamjam Erawan

 

Di tengah perjalanan, 2 (dua) orang diantaranya berangsur mengundurkan yaitu Drs. H. Tjutju Sachrum
yang terpilih menjadi Ketua PD. Muhammadiyah Kota Bandung dan Drs. H. A. Suparman ASM yang
pindah domisili ke Kota Magetan – Jawa Timur. Menyusul pengunduran diri kedua anggota PWM tersebut,
dr. H. Asril Anas menyatakan non aktiv karena kesehatan disamping kesibukannya.

 

Sesuai    hasil    Musyawarah   Wilayah ke 19   tahun  2010  di  Kota  Tasikmalaya  Terpilihlah    kepengurusan 
PW. Muhammadiyah Jawa Barat periode 2010-2015 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua                         : Drs. H. Ayat Dimyati, M.Ag.

Wakil Ketua                 : Drs. H. Tjutju Sachrum

Wakil Ketua                 : Drs. H. Dadang Syaripudin, M.Ag.

Wakil Ketua                 : dr. H. Hamdan, MM  

Wakil Ketua                 : Drs. H. Abd Muis Hamzah, M.Si

Wakil Ketua                 : H. Rizal Fadhillah, SH, MH

Wakil Ketua                 : DR. (HC) Mursalin Dahlan

Wakil Ketua                 : Drs. H. Rafani Akhyar, M.Si

Wakil Ketua                 : Drs. Rahmat Rusmayadi, MM

Sekretaris                    : Prof. Dr. H. Makhmud Syafei, MA., M.Pd.I.

Wakil Sekretaris           : Ir. H. Istar Dwi Priyono, M.BA

Bendahara                   : Drs. Karman, M.Ag

Wakil Bendahara          : Yusup Kurnia, S.Ip




Photo Pengurus PWM Jawa Barat Periode 2010-2015                                                          doc. lpijabar10


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website