Bandung — Sejarah Muhammadiyah tidak hanya dibangun melalui pendidikan dan dakwah. Namun, melalui tradisi pelayanan sosial yang menjadikan agama hadir untuk menjawab persoalan konkret masyarakat.
Salah satu tokoh yang merepresentasikan semangat tersebut adalah Kiai Muhammad Sudja, pelopor Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sekaligus perintis pembenahan pelayanan haji bagi umat Islam Indonesia.
Kisah Kiai Sudja diangkat Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan (LPPAIK) Universitas Muhammadiyah Bandung sekaligus Wakil Ketua PWM Jawa Barat Dr Dikdik Dahlan Lukman MHum saat mengisi Gerakan Subuh Mengaji pada Selasa (11/8/2026).
Ia mengajak warga Muhammadiyah melihat Kiai Sudja bukan sekadar sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai representasi awal dari gagasan profesionalisasi pelayanan umat.
Kiai Muhammad Sudja lahir di Yogyakarta pada 1882 dan berasal dari keluarga yang mendapatkan pembinaan keagamaan dari KH Ahmad Dahlan.
Dalam perjalanan Muhammadiyah, dia dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan PKO melalui pendirian klinik, rumah yatim, dan berbagai bentuk pelayanan sosial.
“Kalau kita berbicara tentang PKO Muhammadiyah, Kiai Sudja merupakan tokoh yang sangat penting. Dia menunjukkan bahwa ajaran agama tidak cukup hanya dipahami dan disampaikan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada manusia,” ujar Dikdik.
Menurut Dikdik, warisan Kiai Sudja tidak berhenti pada pelayanan sosial. Ia juga memiliki perhatian besar terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang pada masa kolonial menghadapi persoalan transportasi, administrasi, keterbatasan informasi, hingga berbagai regulasi.
“Bagi Kiai Sudja, pelayanan haji itu bukan sekadar mengantarkan orang sampai ke Tanah Suci. Ada amanah kemanusiaan di dalamnya. Jemaah harus mendapatkan pengetahuan, pendampingan, keamanan, dan pelayanan yang baik,” katanya.
Pendidikan manasik
Salah satu gagasan penting Kiai Sudja adalah memberikan pendidikan manasik secara komprehensif. Ia menyusun tuntunan haji yang tidak hanya menjelaskan aspek ritual.
Namun, juga persiapan sebelum keberangkatan, perlengkapan, administrasi, dan berbagai persoalan teknis perjalanan.
“Yang menarik dari Kiai Sudja adalah beliau tidak hanya bicara tentang bagaimana orang berhaji secara ritual. Beliau juga memikirkan apa yang harus dipersiapkan sebelum berangkat dan bagaimana perjalanan itu dilakukan,” jelas Dikdik.
Kiai Sudja juga kritis terhadap kecenderungan menjadikan haji sebagai simbol status sosial. Menurut Dikdik, pemikiran tersebut menunjukkan keberanian Kiai Sudja mengembalikan orientasi ibadah kepada substansi dan dampak sosialnya.
“Bagi beliau, orang yang sudah berhaji seharusnya mengalami perubahan dalam kehidupan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, yang penting bukan sekadar gelarnya, tetapi nilai dan dampak dari ibadah itu sendiri,” ungkapnya.
Infrastruktur haji
Gagasan Kiai Sudja bahkan menyentuh persoalan kemandirian infrastruktur haji. Pada dekade 1920-an hingga 1940-an, Muhammadiyah dan umat Islam Indonesia pernah mengupayakan kepemilikan kapal sendiri untuk mengangkut jemaah ke Tanah Suci.
“Ini menarik karena pada masa itu sudah muncul pikiran untuk memiliki kapal sendiri. Artinya, umat Islam Indonesia sudah berpikir tentang kemandirian dalam pelayanan haji,” tutur Dikdik.
Meskipun gagasan tersebut belum terealisasi, Dikdik menilai rencana itu memperlihatkan visi jauh ke depan. Kemandirian transportasi dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan perjalanan jemaah.
“Walaupun kapal itu akhirnya belum terealisasi, gagasan tersebut penting secara historis. Ada kesadaran bahwa pelayanan umat membutuhkan kemandirian,” tambahnya.
Perjuangan Kiai Sudja juga berlangsung melalui advokasi dan diplomasi. Ia terlibat dalam upaya bernegosiasi dengan pemerintah kolonial dan otoritas Arab terkait persoalan perjalanan serta pelayanan haji.
“Kiai Sudja bukan hanya seorang ulama yang mengajarkan manasik. Beliau juga seorang organisator dan negosiator yang memperjuangkan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah Indonesia,” kata Dikdik.
Dikdik melihat seluruh kiprah tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni menjadikan agama sebagai kekuatan yang menghadirkan kemaslahatan.
Semangat itu tercermin dalam PKO, pelayanan kesehatan, rumah yatim, hingga pelayanan haji. “Kalau kita tarik benang merahnya, PKO, rumah yatim, klinik, pelayanan haji, semuanya berangkat dari satu prinsip bahwa agama harus hadir untuk menyelesaikan persoalan manusia,” jelasnya.
Oleh karena itu, pelayanan haji dalam pemikiran Kiai Sudja tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga amanah kemanusiaan.
“Pelayanan haji harus kita lihat sebagai bentuk ihsan. Jemaah itu bukan objek yang dilayani semata, tetapi manusia yang harus dijaga keselamatan, martabat, dan kemaslahatannya,” tegas Dikdik.
Gelar pahlawan nasional
Melihat luasnya kontribusi tersebut, Dikdik menilai Kiai Muhammad Sudja layak mendapatkan perhatian lebih besar dalam sejarah nasional. Ia bahkan mendorong agar kiprah Kiai Sudja dikaji sebagai dasar pengusulan gelar pahlawan nasional.
“Menurut saya, Kiai Muhammad Sudja sangat layak untuk dikaji dan dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional. Kepeloporan beliau dalam PKO, pelayanan sosial, literasi haji, dan perjuangan memperbaiki pelayanan jemaah merupakan kontribusi yang tidak kecil,” ujarnya.
Menurut Dikdik, mengangkat kembali sejarah Kiai Sudja bukan sekadar memberikan penghargaan kepada seorang tokoh. Namun, menghadirkan pembelajaran bagi generasi masa kini.
“Yang diwariskan Kiai Sudja kepada kita bukan hanya lembaga, tetapi cara berpikir. Bahwa kalau umat menghadapi masalah, jangan hanya mengeluh. Harus dicari ilmunya, diorganisasi, dicarikan solusinya, lalu diwujudkan menjadi pelayanan,” pungkasnya.
Jejak tersebut menunjukkan bahwa pembaruan Islam dapat diterjemahkan melalui ilmu, profesionalisme, keberanian berorganisasi, dan keberpihakan pada kemaslahatan umat.***(FA)
